UMKM Kini Bisa Go Public, Apa Saja Persyaratannya?

UMKM Kini Bisa Go Public, Apa Saja Persyaratannya?

Sebagai pelaku UMKM, pernahkah Anda berpikir untuk bisa menjadi perusahaan terbuka (Go Public). Semua perusahaan tertutup berkesempatan untuk menjadi perusahaan terbuka dengan menawarkan dan menjual sebagian sahamnya kepada publik, sekalipun dia UMKM.

Dengan demikian, pelaku UMKM berpeluang untuk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Inilah yang selanjutnya merujuk pada pengertian Go Public. 

Selain memperoleh keuntungan dari sisi investor yang berinvestasi saham di pasar modal, saat memutuskan usaha Anda menjadi Go Public, ada beberapa manfaat yang akan Anda rasakan. 

Tapi sebelum membahas manfaatnya, pada artikel kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai apa itu Go Public, syarat, dan langkah-langkahnya. 

Apa yang Dimaksud dengan Go Public? 

Go Public merupakan istilah untuk perusahaan yang sebagian kepemilikannya dimiliki oleh publik dalam bentuk saham. Go Public ini juga dikenal dengan istilah Initial Public Offering (IPO). 

Go Public atau IPO juga sering disebut dengan penawaran umum, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik (“POJK 41/2020”) sebagai berikut: 

Penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. 

Untuk melakukan Go Public, Anda juga harus mempersiapkan perusahaan agar lebih transparan terutama dalam hal anggaran dan pelaporan keuangan. 

Lantas, bagaimana cara mengajukan Go Public? 

Persyaratan Umum GO Public

Sebagai langkah awal, Anda dapat mencatatkan saham perusahaan di Papan Utama, Papan Pengembangan, atau Papan Akselerasi. Setiap papan pencatatan, memiliki syarat yang berbeda-beda. 

Namun, secara umum berikut adalah syarat UMKM untuk menjadi Go Public:

  1. Badan Hukum harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang sudah beroperasi setidaknya 1 tahun.
  2. Memiliki kepatuhan terhadap aspek legal, seperti perizinan usaha, perjanjian, kepemilikan aset termasuk hak kekayaan intelektual (merek, paten, etc.), ketenagakerjaan, perpajakan, dengan penyelesaian sengketa hukum.
  3. Memiliki aktivitas aktiva bersih setidaknya Rp5 miliar dari buku laporan keuangan audit tahun terakhir.
  4. Telah melakukan penjualan setidaknya sekitar 35 persen atau Rp50 juta dari saham yang telah diterbitkan dan jumlah pemegang saham setidaknya berjumlah 500 pihak.

Untuk tahapan pendaftarannya sendiri, dibagi menjadi 3 masa yaitu: 

  1. Masa Persiapan

Terdapat perencanaan untuk melakukan IPO dengan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemeriksaan uji tuntas (due diligence) secara finansial dan legal.

  1. Masa Penawaran

Pada tahap ini, dilakukan publikasi prospektus mengenai kelayakan IPO dalam perhitungan jangka panjang, melakukan penawaran perdana, dan melakukan refund jika investor tidak memperoleh porsi.

  1. Masa Pencatatan

Pada proses ini perusahaan dapat mengajukan permohonan pencatatan ke bursa efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Efek lalu mulai tercatat dan sudah bisa diperdagangkan jika emiten sudah melakukan pembayaran biaya pencatatan dan bursa telah mengumumkan pencatatan efek di papan elektronik perdagangan bursa.

Itulah beberapa hal yang perlu Anda pahami tentang Go Public atau IPO sebelum turut mencatatkan perusahaan Anda. 

Anda UMKM dan berkeinginan untuk Go Public ?

Ingin tau lebih banyak mengenai Go Public atau IPO, konsultasikan segera dengan konsultan Hibra melalui Whatsapp +62 811-1157-557 atau email ke hibra@hibra.co.id

Capture

Ketahui Pentingnya Verifikasi Nomor Telepon Untuk Keberhasilan Bisnis Anda

Saat ini hampir semua orang memiliki ponsel, sehingga sangat wajar apabila penggunaan ponsel juga telah mengubah cara bisnis dan pelanggan berinteraksi. Sebagai pemilik bisnis, tentunya Anda ingin menjangkau pelanggan potensial secara real-time, tepat waktu, dan dengan biaya yang efisien, bukan?

Oleh karena itu, penting bagi bisnis Anda untuk menerapkan verifikasi nomor telepon atau phone number verification. Hal ini juga sangat berguna untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan produktivitas kegiatan pemasaran perusahaan Anda.

Pentingnya Melakukan Verifikasi Nomor Telepon Bisnis 

Banyak perusahaan yang mengalami kerugian karena kesalahan data. Mereka percaya bahwa data kontak yang tidak valid mempengaruhi laba mereka. Oleh karena itu, penting untuk memverifikasi nomor telepon. 

Verifikasi nomor telepon bisa membantu perusahaan menghindari biaya yang tidak perlu dan waktu yang terbuang sia-sia. Nomor telepon yang tidak valid harus dihapus dari basis data perusahaan. Hal ini penting karena nomor telepon berperan besar dalam strategi penjualan, layanan pelanggan, dan pemasaran

Manfaat Verifikasi Telepon Untuk Bisnis 

Sistem Verifikasi Telepon memiliki beberapa manfaat penting bagi bisnis, di antaranya:

1. Membantu mengonfirmasi identitas pelanggan baru dengan memverifikasi nomor telepon mereka. Dengan cara ini, bisnis dapat memastikan nomor telepon yang digunakan oleh pelanggan valid.

2. Mencegah tindak penipuan dengan memverifikasi nomor telepon untuk setiap pelanggan. Ini dapat membantu mencegah akun spam dan bot yang merugikan bisnis.

3. Menghemat waktu dengan mempercepat proses verifikasi pelanggan. Dengan memverifikasi nomor telepon, layanan pelanggan dapat mengumpulkan data pelanggan dengan cepat dan mengurangi risiko penipuan.

4. Mengurangi biaya dan memastikan pemulihan akun secara aman. Sistem verifikasi telepon membantu bisnis mengetahui apakah nomor tersebut adalah nomor ponsel atau telepon rumah dan negara asalnya, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat mengenai prospek dan kepuasan pelanggan.

5. Meningkatkan layanan pengiriman dengan memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan informasi tentang status pesanan dengan cepat melalui telepon.

Itulah beberapa manfaat utama dari sistem verifikasi telepon yang dapat membantu bisnis meningkatkan efisiensi dan keamanan operasinya.

Pelaku Usaha Farmasi, Jangan Lupa Lakukan Pendaftaran PSEF

Pelaku Usaha Farmasi, Jangan Lupa Lakukan Pendaftaran PSEF

Beberapa industri farmasi, cabang, dan apotek mulai menjual produknya secara daring melalui website atau aplikasi milik sendiri. Pelaku usaha tersebut termasuk dalam kategori penyelenggara sistem elektronik farmasi (PSEF), yang diatur dalam Peraturan BPOM 8/2020 dan Permenkes 14/2021.

PSEF harus memiliki Tanda Daftar PSEF untuk mengedarkan obat-obatan secara daring. Lantas, apa saja persyaratannya? 

Kategori Pelaku Usaha yang Dapat Melakukan Pendaftaran PSEF

Berdasarkan Permenkes 14/2021, pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan PSEF harus memiliki badan usaha berbadan hukum (nonperseorangan), antara lain:

  1. Perseroan terbatas (PT);
  2. Yayasan; atau
  3. Koperasi.

Kemudian, situs resmi PSEF Kementerian Kesehatan juga mengatakan bahwa pemohon dalam hal ini juga sudah atau akan bekerja sama dengan pelaksana pekerjaan kefarmasian atau apoteker sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Syarat Pendaftaran PSEF

Berikut adalah beberapa syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha farmasi saat mengajukan permohonan:

  1. Data pemohon.
  2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
  3. Memiliki Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
  4. Memiliki perizinan berusaha dari Kementerian Perindustrian.
  5. Memiliki apoteker penanggung jawab dan melampirkan datanya, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA).
  6. Mengisi data permohonan.
  7. Membuat dokumentasi Application Programming Interface (API).
  8. Membuat dokumen proses bisnis aplikasi.
  9. Membuat surat pernyataan komitmen bekerja sama dengan apotek.
  10. Memiliki daftar apotek jaringan yang bekerja sama (bagi permohonan perpanjangan PSEF).

Prosedur Pendaftaran PSEF

Berdasarkan lampiran dari situs resmi PSEF Kementerian Kesehatan, proses PSEF meliputi: 

  1. Pemohon melakukan registrasi akun pada kemkes.go.id.
  2. Setelah selesai registrasi, coba untuk login
  3. Mengisi formulir permohonan.
  4. Mengirimkan berkas pendaftaran.
  5. Selanjutnya akan diterima dan diverifikasi oleh petugas pendaftaran.
  6. Jika tidak sesuai, maka dikembalikan lagi ke pemohon untuk dilakukan perbaikan.
  7. Jika sesuai, maka petugas pendaftaran menyerahkan berkas pendaftaran kepada tim teknis.
  8. Tim teknis akan memeriksa API dan memberikan status terhadap API.
  9. Petugas pendaftaran akan memperbarui status permohonan.
  10. Jika tidak sesuai, maka dikembalikan lagi ke pemohon untuk dilakukan perbaikan.
  11. Jika sudah sesuai, maka petugas pendaftaran akan mencetak form rekomendasi untuk diberikan kepada pemohon. Selain itu, petugas pendaftaran juga akan mengirimkan salinan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Ditjen Aptika Kominfo).
  12. Pemohon akan menerima surat rekomendasi, yang artinya sukses mengurus perizinan PSEF.

Itulah syarat dan prosedur yang perlu Anda perhatikan untuk mendapatkan Tanda Daftar PSEF.

Capture

Pentingnya Melakukan Background-Check Karyawan bagi Pengusaha

Ketika Anda menjalankan dan mengembangkan bisnis di Indonesia, sangat penting bagi perusahaan Anda untuk didukung oleh karyawan yang berpengalaman dan memiliki praktik yang terbukti baik, memiliki catatan kerja yang bagus, dan dianggap tidak akan menyebabkan masalah di masa depan.

Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan latar belakang untuk para karyawan.

Jika sebuah perusahaan ingin berkembang, maka yang harus diperbaiki terlebih dahulu adalah sumber daya manusia karena aset paling berharga dari perusahaan adalah karyawan. 

Dalam situasi ini, pemeriksaan latar belakang dan investigasi tata kelola yang baik terhadap karyawan di Indonesia adalah cara yang efektif untuk menemukan masalah potensial yang mungkin mempengaruhi bisnis Anda di kemudian hari.

Melalui pemeriksaan latar belakang, semua calon pelamar diuji dan dipilih. Dengan karyawan yang dapat dipercaya, bisnis bisa terhindar dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh perekrutan karyawan buruk yang akan menyebabkan kerugian di masa depan karena kejahatan kecil maupun besar serta reputasi buruk akibat dari perilaku karyawan yang buruk.

Pemeriksaan latar belakang yang paling umum meliputi pemeriksaan terhadap kredensial pendidikan, pemeriksaan catatan kriminal, pemeriksaan referensi karakter, dan sebagainya.

Setiap pemeriksaan yang dilakukan harus sesuai dan proporsional dengan posisi yang dilamar dan tidak boleh diskriminatif atau menakut-nakuti orang untuk melamar. 

Berikut adalah beberapa poin yang perlu diperhatikan terkait pemeriksaan latar belakang tertentu di Indonesia:

  • Pemeriksaan Latar Belakang Pendidikan
  • Pemeriksaan Catatan Kriminal
  • Riwayat Pekerjaan Sebelumnya
  • Pemeriksaan Identitas dan Alamat
  • Pemeriksaan Kredit
  • Pemeriksaan Referensi Karakter

Keuntungan dari Pemeriksaan Latar Belakang di Indonesia

Berikut adalah beberapa keuntungan utama dari pemeriksaan latar belakang di Indonesia:

  • Meningkatkan produktivitas
  • Mengurangi pergantian karyawan
  • Melindungi aset dan lebih baik mengendalikan pencurian oleh karyawan
  • Memastikan karyawan merasa aman dan tenang
  • Mencegah kecelakaan kerja
  • Mengurangi biaya asuransi
  • Mengendalikan ketidakhadiran karyawan
  • Mengontrol biaya kesehatan
Bisnis Harus Legal

Memulai Bisnis F&B dengan Street Food, Apa Saja Keuntungannya?

Bisnis street food semakin digemari karena menawarkan peluang besar untuk menghasilkan keuntungan yang menggiurkan. Kira-kira apa saja keuntungan membangun bisnis street food? Simak penjelasan berikut ini. 

Harga Terjangkau

Harga terjangkau merupakan salah satu faktor utama mengapa bisnis street food digemari. Harga yang terjangkau membuat makanan yang dijual di bisnis street food dapat diakses oleh banyak orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Hal ini juga menjadi daya tarik bagi pelanggan untuk mencoba makanan baru yang mungkin tidak pernah mereka temukan di tempat lain.

Mudah Ditemukan

Bisnis street food biasanya berada di pinggir jalan atau tempat-tempat yang ramai, sehingga mudah ditemukan oleh masyarakat. Kebanyakan bisnis street food juga buka di malam hari, yang membuatnya dapat diakses oleh pelanggan yang sedang mencari makanan pada jam-jam tertentu. Lokasi yang strategis dan mudah diakses membuat bisnis street food menjadi pilihan yang mudah dan cepat bagi pelanggan yang ingin menikmati makanan.

Terdapat Beragam Pilihan Makanan

Bisnis street food menawarkan beragam jenis makanan, mulai dari makanan berat hingga makanan ringan dan minuman. Hal ini membuat bisnis street food menjadi pilihan yang menarik bagi pelanggan yang ingin mencoba makanan baru atau mencari variasi makanan. 

Lebih Fleksibel dalam Menjalankan Bisnis

Bisnis street food dapat dijalankan dengan berbagai cara, seperti di warung kecil atau gerobak makanan yang dapat dipindahkan ke tempat-tempat yang ramai. Dengan demikian, pelaku bisnis dapat menyesuaikan dengan kondisi pasar dan menjalankan bisnis secara efektif dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan bisnis makanan konvensional. Hal ini juga membuka peluang bagi orang yang ingin memulai bisnis tanpa harus memiliki modal yang besar.

Namun, untuk menjalankan bisnis street food di Indonesia tentunya diperlukan izin dan regulasi yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan yang dijual serta mencegah hal-hal yang merugikan konsumen. 

Oleh karena itu, pengusaha street food harus memahami dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang ada, misalnya seperti mengurus izin usaha dan memiliki sertifikat kesehatan makanan.

bisnis legal

Terapkan 5 Tips Berikut Ini Untuk Menjaga Konsistensi Bisnis Anda

Bisnis Harus Legal – Konsistensi bisnis merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi kesuksesan suatu usaha. Ketika suatu bisnis konsisten dalam hal kualitas produk atau jasa, pelayanan, dan branding, maka akan membangun kepercayaan pelanggan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Berikut adalah 5 tips untuk menjaga konsistensi bisnis:

  1. Tetapkan standar yang jelas

Tentukan standar yang jelas mengenai produk atau jasa yang Anda tawarkan, pelayanan yang diberikan, dan tampilan branding yang diusung. Standar ini harus terukur dan dapat diukur secara objektif agar dapat dievaluasi secara teratur.

  1. Berikan pelatihan dan pengawasan yang memadai

Pastikan bahwa semua karyawan atau tim Anda memahami standar yang telah ditetapkan dan dapat mengimplementasikannya dengan konsisten. Berikan pelatihan dan pengawasan yang memadai agar karyawan Anda mampu bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

  1. Gunakan teknologi yang tepat

Teknologi dapat membantu meningkatkan konsistensi bisnis dengan mengotomatisasi proses dan memudahkan pengukuran dan evaluasi kinerja. Gunakan teknologi yang tepat untuk memastikan bahwa proses bisnis Anda berjalan dengan konsisten.

  1. Lakukan evaluasi secara teratur

Lakukan evaluasi secara teratur untuk mengetahui sejauh mana bisnis Anda dapat menjaga konsistensi. Evaluasi dapat dilakukan dengan memeriksa feedback pelanggan, kinerja karyawan, dan hasil penjualan. Dengan evaluasi yang teratur, Anda dapat menemukan masalah yang muncul dan mengambil tindakan korektif secepat mungkin.

  1. Jangan mengorbankan kualitas demi kuantitas

Terkadang bisnis akan menghadapi tekanan untuk meningkatkan volume produksi atau penjualan dengan cara menurunkan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Hindari godaan untuk mengorbankan kualitas demi kuantitas, karena hal ini dapat merusak konsistensi bisnis Anda dan menurunkan kepercayaan pelanggan.

Dengan menerapkan 5 tips di atas, bisnis Anda dapat menjaga konsistensi dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Namun, konsistensi bisnis bukanlah proses yang instan. Butuh waktu dan usaha yang konsisten untuk mencapai konsistensi yang diinginkan.

Bisnis Petshop

Tertarik Memulai Bisnis Petshop? Berikut Perizinan yang Wajib Anda Penuhi

Jika pada artikel sebelumnya telah dibahas mengenai peluang dan bagaimana cara memulai usaha petshop, pada artikel kali ini Anda akan mengetahui perizinan apa saja yang perlu diurus untuk membuka usaha pet shop. Ya, untuk berkecimpung di bisnis ini Anda perlu memperoleh izin usaha di bidang pelayanan kesehatan hewan yang diberikan oleh bupati/walikota setempat dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS, Usaha Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals) merupakan usaha dengan Kode KBLI 47751 dan memiliki risiko rendah. 

Adapun kelompok bidang usaha ini meliputi usaha perdagangan eceran hewan piaraan, seperti kucing, anjing, ular, kelinci, biawak, dan lain-lain, misalnya pet shop, serta usaha yang memiliki tingkat risiko rendah.

Oleh karena itu, usaha dengan tingkat risiko yang rendah memerlukan perizinan berupa (Nomor Induk Berusaha) NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. NIB didapatkan melalui pendaftaran yang dilakukan pada sistem Online Single Submission (OSS RBA).  

Izin Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan

Jika kegiatan usaha Anda termasuk pelayanan kesehatan hewan yang meliputi tindakan penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, serta perlakuan dan pengayoman terhadap hewan, maka Anda wajib memperoleh izin usaha dari Pemerintah Pusat. 

Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 34 Angka 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  Pelayanan kesehatan hewan yang dimaksud juga meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.

Selain Izin Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan, jika petshop anda melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor maka Anda harus memiliki zin Usaha Obat Hewan.

Izin Usaha Obat Hewan (Depo)

Berdasarkan yang tercantum pada Pasal 34 Angka 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Untuk memperoleh Izin Usaha Obat Hewan, perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Persyaratan Administratif yang harus dimiliki oleh Depo atau Pet Shop Obat Hewan meliputi:

  1. Sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  3. Izin lokasi usaha/surat izin tempat usaha (SITU);
  4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
  6. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah setempat, apabila Asosiasi Obat Hewan di daerah belum ada maka rekomendasi diterbitkan Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat.

Sementara untuk persyaratan teknis meliputi:

  1. Tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu;
  2. Tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tidak tetap atau tenaga asisten apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis.

Itulah perizinan yang wajib Anda ketahui untuk membuka sebuah petshop. Bagaimana, sudah siap untuk berbisnis di bidang ini? 

bisnis

Ketahui Apa Saja yang Perlu Tercantum dalam NDA, Serta Kelebihan dan Kekurangan dalam Penggunaannya 

Bisnis Harus Legal – Jika pada artikel sebelumnya telah dibahas mengenai apa yang dimaksud dengan NDA dan pentingnya bagi kesuksesan bisnis, pembahasan kali ini akan lebih berfokus pada apa saja yang perlu dicantumkan dalam NDA, serta kekurangan dan kelebihan dalam penggunaannya.

Simak penjelasan selengkapnya berikut ini. 

Berbagai Hal Penting yang Tercantum dalam NDA 

Perjanjian Non-Disclosure Agreement (NDA) penting untuk menjaga kerahasiaan informasi dalam bisnis. Dalam NDA, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu: 

Siapa yang Terlibat

NDA harus mencantumkan siapa saja yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Ini bisa berupa nama orang tertentu, semua karyawan dari perusahaan tertentu, atau wakil dari perusahaan tersebut.

Informasi Apa yang Perlu Dirahasiakan

NDA harus jelas menyebutkan apa saja informasi yang dianggap rahasia. Perusahaan harus menjelaskan secara spesifik informasi apa yang tidak boleh dibagikan.

Apa yang Bukan Rahasia 

Kadang-kadang, perusahaan juga perlu menjelaskan apa saja informasi yang tidak dianggap rahasia. Ini membantu agar tidak ada kebingungan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dibagikan.

Penggunaan Informasi

NDA juga harus menjelaskan bagaimana pihak lain boleh menggunakan informasi yang diberikan. Misalnya, informasi bisa digunakan untuk tujuan tertentu saja dan tidak boleh diberikan kepada pesaing.

Batas Waktu

Beberapa informasi mungkin kehilangan nilainya seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, NDA bisa menentukan kapan informasi tidak lagi dianggap rahasia.

Ketentuan Lainnya

NDA bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan situasi tertentu. Misalnya, NDA bisa menyebutkan hukum yang berlaku atau bagaimana menyelesaikan perselisihan jika ada masalah.

Dengan menggunakan NDA, Anda dapat melindungi berbagai informasi penting dalam bisnis, seperti data pelanggan, informasi keuangan, hak cipta, teknologi, strategi pemasaran, dan informasi operasional perusahaan.

Kelebihan dan Kekurangan Menggunakan NDA

kelebihan utama dari NDA adalah menjaga informasi penting tentang perusahaan Anda tetap rahasia. Informasi tersebut bisa berupa penelitian dan pengembangan (R&D), keuangan, negosiasi, dan lain sebagainya. Dengan menandatangani NDA, Anda dapat melindungi informasi pribadi agar tidak tersebar ke publik.

Perjanjian NDA juga memberikan ketegasan. Perjanjian ini menentukan dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh diungkapkan, sehingga menghindari kebingungan. 

Selain itu, pembuatan NDA tidak memerlukan biaya besar karena cukup dengan menandatanganinya saja. Ini merupakan cara yang hemat biaya untuk menjaga informasi pribadi.

NDA juga menguraikan konsekuensi jika ada pelanggaran dalam mengungkapkan informasi yang seharusnya dirahasiakan, sehingga bisa mencegah terjadinya bocornya informasi. Selain itu, NDA juga membantu menjaga rasa nyaman dan kepercayaan dalam hubungan bisnis.

Namun, ada juga beberapa kekurangan dari NDA. Salah satunya adalah NDA bisa menciptakan atmosfer ketidakpercayaan di awal hubungan. Hal ini bisa mempengaruhi suasana kerjasama dan tidak selalu berakhir dengan hasil positif. 

Selain itu, NDA untuk karyawan juga bisa membuat bakat terbaik ragu untuk bergabung dengan perusahaan, karena mereka tahu bahwa mereka akan terbatas dalam berbicara tentang pekerjaan mereka di masa depan.

Meminta karyawan saat ini untuk menandatangani NDA ketika bekerja pada proyek khusus juga bisa membuat mereka merasa kurang dipercaya oleh perusahaan. Dan Apabila NDA dilanggar, hal ini bisa menyebabkan masalah hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah ringkasan beberapa kelebihan dan kekurangan menggunakan NDA: 

Kelebihan:

  • Informasi penting tetap dirahasiakan.
  • Klarifikasi tentang informasi yang boleh dan tidak boleh dibagikan.
  • Biaya pembuatan yang tidak mahal.
  • Menjelaskan konsekuensi jika terjadi pelanggaran.
  • Menjaga kenyamanan dan kepercayaan dalam hubungan bisnis.

Kekurangan:

  • Bisa menciptakan atmosfer ketidakpercayaan.
  • Berisiko menghalangi bakat terbaik untuk bergabung dengan perusahaan.
  • Dapat mempengaruhi hubungan dengan karyawan saat ini.
  • Potensi masalah hukum jika NDA dilanggar.

Itulah beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang NDA, serta kelebihan dan kekurangannya. 

Capture - 2023-08-20T173851.711

Pahami Persamaan dan Perbedaan antara Peraturan Perusahaan dan Peraturan Kerja Bersama

Dalam hukum Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa peraturan perusahaan (PP) dan perjanjian kerja bersama (PKB) merupakan sesuatu yang berbeda. Apa saja yang membedakannya? Simak penjelasannya berikut ini. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU No. 13 Tahun 2003, disebutkan Peraturan Perusahaan (PP) adalah :

“Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.”

Sedangkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU No. 13 Tahun 2003 adalah :

“Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja /serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha, atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa PP dan PKB memiliki proses perjanjian yang sangat berbeda. Jika PP hanya dibuat secara sepihak oleh pengusaha, PKB disusun oleh pengusaha bersama serikat pekerja/ serikat buruh, yang berperan sebagai sebagai representasi pekerja/ buruh dalam perusahaan.

Untuk lebih memahami persamaan dan perbedaan antara PP dan PKB, simak penjelasannya berikut ini: 

Persamaan antara PP dan PKB

No.PersamaanPeraturan Perusahaan (PP)Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
1.KewajibanWajib bagi pengusaha yang mempekerjakan minimal 10 (sepuluh) orang (Pasal 108 huruf a UU No. 13/2003)Wajib bagi perusahaan yang sudah ada serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat (Pasal 111 ayat (4) dan Pasal 116 ayat (1) UU No.13/2003)
2.LegalitasDisahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 108 huruf a UU No. 13/2003)Didaftarkan kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan (Pasal 132 ayat (2) UU No. 13/2003)
3.Kekuatan MengikatMengikat pekerja dan pengusaha setelah disahkan oleh kepala Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan (Pasal 7 Permenkentrans No. 16/2011)Sama mengikat, setelah ditandatangani oleh kedua pihak (Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) UU No. 13/2003)
4.JumlahHanya 1 PP dalam 1 perusahaan (Pasal 3 Permenkentrans No. 16/2011)Hanya 1 PKB dalam 1 perusahaan (Pasal 118 UU No. 13/2003)
5.Masa berlakuPaling lama 2 tahun (Pasal 111 ayat (3) UU No. 13/2003)Paling lama 2 tahun (Pasal 123 ayat (1) UU No. 13/2003)
6.Beban biaya pembuatanTanggung jawab pengusaha karena sebagai kewajiban (Pasal 109 UU No.13/2003)Tanggung jawab pengusaha (Pasal 126 ayat (3) UU No.13/2003)

Perbedaan antara PP dan PKB

No.PerbedaanPeraturan Perusahaan (PP)Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
1.Perumus/ PembuatHanya pihak pengusaha sendiri (Pasal 1 angka 20 UU No. 13/2003)Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 1 angka 21 UU No. 13/2003)
2.Tim perundingTidak adaPaling banyak 9 orang untuk masing-masing pihak (Pasal 20 ayat (1) Permenkentrans No. 16/2011)
3.Asas kesepakatanTidak ada, hanya pengusaha perlu memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh (Pasal 110 ayat (1) UU No. 13/2003)Ada kesepakatan karena melalui proses perundingan, sehingga kedua pihak bertanggung jawab dalam pelaksanaannya (Pasal 116 ayat (2) UU No. 13/2003)
4.Bila berakhir masa berlakunyaWajib diperbaruhi atau ditingkatkan statusnya menjadi PKB (Pasal 111 ayat (3) dan (4) UU No. 13/2003)a. Terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan situasi.b.Tidak boleh diganti menjadi PP.
5.Perpanjangan/ pembaruanTidak boleh diperpanjang, harus diperbaruhi (Pasal 111 ayat (3) UU No. 13/2003)Dapat diperpanjang 1 tahun lagi, kemudian diperbaruhi (Pasal 123 ayat (3) UU No. 13/2003.
Capture - 2023-08-20T175410.139

Tertarik Membuka Usaha Rumahan? Ketahui dan Pahami Aturannya Lebih Dulu 

Banyak orang memulai bisnis dari rumah sebagai alternatif yang lebih ekonomis daripada membuka bisnis di lokasi fisik. Namun, meskipun terlihat sederhana, membuka bisnis dari rumah memiliki aturan izin yang harus dipatuhi untuk memastikan bahwa bisnis tersebut legal dan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Pertama, Anda harus memperoleh izin dari pemerintah setempat. Perizinan ini berkaitan dengan izin tata ruang dan perizinan usaha. Pastikan bahwa zona tempat tinggal Anda memperbolehkan aktivitas bisnis di rumah, karena beberapa daerah tidak memperbolehkan bisnis rumahan. Sebelum memulai bisnis, pastikan untuk memeriksa dan memahami persyaratan perizinan dari pemerintah setempat. Anda dapat mengunjungi kantor pemerintahan setempat atau menghubungi petugas untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai persyaratan izin.

Selain perizinan, Anda juga perlu memperhatikan peraturan mengenai pajak. Pastikan bahwa bisnis rumahan Anda membayar pajak atas pendapatannya. Pemerintah memiliki persyaratan pajak yang berbeda-beda untuk setiap jenis bisnis dan zona geografis, jadi pastikan Anda memperhatikan persyaratan pajak untuk bisnis rumahan Anda. Selain itu, Anda juga harus memperhatikan kebijakan pajak yang berlaku untuk bisnis yang berbasis di rumah, seperti pajak properti, pajak pelayanan, dan pajak penjualan.

Di samping perizinan dan pajak, Anda juga harus memperhatikan tanggung jawab hukum dan asuransi. Pastikan bahwa bisnis rumahan Anda memiliki kebijakan asuransi yang mencakup aset, pertanggungan tanggung jawab hukum, dan perlindungan dari kecelakaan kerja. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin harus memperoleh lisensi khusus atau sertifikasi untuk menjalankan bisnis rumahan Anda. Pastikan Anda memperhatikan persyaratan ini agar bisnis Anda tetap sesuai dengan hukum.

Terakhir, pastikan bahwa bisnis rumahan Anda tidak melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku, seperti aturan perlindungan konsumen dan hak cipta. Jangan melanggar hak kekayaan intelektual orang lain dan pastikan bahwa produk atau layanan yang Anda tawarkan tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Pastikan Anda memahami persyaratan hukum yang berlaku dalam industri Anda dan pastikan Anda beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.

Secara keseluruhan, membuka bisnis dari rumah memiliki banyak manfaat, seperti biaya operasional yang rendah dan kemudahan akses ke pasar. Namun, meskipun terlihat sederhana, membuka bisnis dari rumah memiliki persyaratan hukum dan perizinan yang harus dipatuhi untuk memastikan bahwa bisnis tersebut legal dan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dalam membuka bisnis dari rumah, pastikan untuk melakukan riset dan konsultasi dengan ahli hukum.