August 2023 | Bisnis Harus Legal

5 Bisnis dengan Peluang Menjanjikan di Bulan Ramadhan

Memasuki bulan puasa, terdapat sejumlah peluang bisnis menjelang Ramadhan 2023 yang bisa Anda coba, mulai dari bisnis kuliner, perlengkapan ibadah, busana muslim, dan masih banyak lagi. Bagi Anda yang ingin memulai bisnis di bulan ramadhan ini, berikut 5 bisnis dengan peluang menjanjikan di bulan Ramadhan.

Perlengkapan Ibadah

Di bulan Ramadhan, biasanya orang-orang akan memerlukan perlengkapan ibadah seperti sarung, kopiah, sajadah, dan lain sebagainya. Meskipun umat muslim pada umumnya telah memiliki perlengkapan ibadah di rumah, namun banyak dari mereka yang ingin membeli perlengkapan ibadah yang baru. Dengan demikian, memulai bisnis perlengkapan ibadah dapat menjadi peluang yang cukup menjanjikan.

Kurma

Sebagai salah satu makanan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk berbuka puasa, banyak orang yang mencari kurma saat bulan Ramadhan tiba. Ditambah lagi, kurma diketahui memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Oleh karena itu, bisnis kurma menjadi salah satu peluang yang bisa Anda coba.

Aneka Takjil dan Minuman Segar

Takjil merupakan hal yang kerap dicari banyak orang untuk menu berbuka puasa. Ada berbagai jenis takjil yang dapat Anda jual, mulai dari kolak pisang, bubur candil, bubur kacang ijo, gorengan, dan masih banyak lagi. Selain takjil, Anda juga bisa membuka bisnis kecil-kecilan dengan menjual aneka minuman segar, seperti jus buah, es campur, es cendol, dan lain-lain.

Baju Muslim

Tak hanya perlengkapan ibadah, permintaan akan baju atau busana muslim pun turut meningkat di bulan puasa. Banyak orang yang mencari baju muslim untuk dikenakan selama ramadhan, maupun untuk hari raya Idulfitri. Dengan demikian, memulai usaha baju muslim merupakan salah satu peluang yang menarik.

Hampers

Saling berkirim hampers kini menjadi tradisi yang tak bisa dipisahkan dari bulan Ramadhan, sehingga Anda dapat mencoba peluang bisnis yang satu ini. Pilihan hampers pun beragam, mulai dari makanan sehat, barang-barang dapur, kain, dan masih banyak lagi. Untuk menekuni bisnis ini, Anda dapat berjualan hampers atau sekadar menjadi penghias atau penyedia kotak hampers.

Itulah 5 ide bisnis yang dapat Anda coba di bulan Ramadhan ini. Selain yang telah disebutkan di atas, Anda juga bisa mencoba bisnis lain, seperti katering makanan untuk sahur dan buka puasa, menjual kue kering khas lebaran, dan sebagainya.

Apa itu Kebijakan Privasi dan Pentingnya Bagi Bisnis Online

Seiring berkembangnya teknologi, privasi menjadi hal yang semakin penting. Kebijakan privasi merupakan salah satu cara bagi bisnis online untuk melindungi data pengguna mereka. Tanpa kebijakan privasi yang jelas, bisnis online bisa kehilangan kepercayaan pelanggan dan terancam bermasalah secara hukum.

Simak penjelasan mengenai pentingnya kebijakan privasi untuk bisnis online berikut ini.

Kebijakan Privasi di Era Digital

Pengumpulan dan pengelolaan data pelanggan menjadi salah satu aspek penting dalam menjalankan bisnis, terutama bisnis online. Sebab, jenis bisnis ini membutuhkan data pribadi pelanggan seperti alamat, nomor telepon, detail kartu kredit, riwayat pembelian, dan informasi lainnya untuk menjalankan proses bisnis yang lebih lancar dan meningkatkan pengalaman pelanggan.

Namun, pengumpulan dan pengelolaan data pribadi pelanggan harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Bisnis pun harus bertanggung jawab atas keamanan data pelanggan dan menjelaskan secara transparan kepada pengunjung situs web tentang data apa yang dikumpulkan, bagaimana data tersebut digunakan, dan bagaimana data tersebut disimpan dan dilindungi.

Salah satu cara untuk menjelaskan hal tersebut adalah melalui kebijakan privasi. Kebijakan privasi adalah dokumen hukum yang memberikan informasi kepada pengunjung situs tentang bagaimana bisnis mengumpulkan dan mengelola data pribadi yang sensitif dari setiap orang yang berinteraksi dengan bisnis tersebut. Kebijakan privasi umumnya dianggap sebagai bagian dari Syarat & Ketentuan (S&K) di situs web, meskipun pemilik bisnis harus membuat perjanjian terpisah soal ini.

Kebijakan privasi akan memberikan informasi yang spesifik tentang data apa yang dikumpulkan, tujuan pengumpulan data, bagaimana data digunakan, bagaimana data disimpan dan dilindungi, bagaimana pengguna dapat mengakses, meninjau, atau menolak keakuratan informasi yang dikumpulkan, dan bagaimana pengguna dapat berhenti dari pengumpulan atau distribusi data jika mereka menginginkannya.

Pentingnya Kebijakan Privasi Bagi Bisnis Online

Adanya kebijakan privasi akan mempromosikan transparansi dan membangkitkan kepercayaan pada pengunjung dan pelanggan. Tanpa kebijakan privasi yang jelas, pengunjung dan pelanggan mungkin akan curiga dan berpikir dua kali untuk berbisnis dengan bisnis tersebut.

Bahkan, pelanggan kerap langsung menutup halaman situs web yang tidak mencantumkan kebijakan privasi. Oleh karena itu, kebijakan privasi sangat penting bagi bisnis dalam membangun reputasi yang baik dan meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Secara keseluruhan, pengumpulan dan pengelolaan data pelanggan adalah aspek yang penting dalam menjalankan bisnis, terutama bisnis online. Bisnis harus bertanggung jawab atas keamanan data pelanggan dan menjelaskan secara transparan tentang data apa yang dikumpulkan dan bagaimana data tersebut digunakan.

Kebijakan privasi merupakan cara yang efektif untuk menjelaskan hal tersebut dan membangun kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, bisnis harus membuat kebijakan privasi yang jelas dan mudah diakses oleh pengunjung dan pelanggan.

Ketahui Apa Saja yang Perlu Tercantum dalam NDA, Serta Kelebihan dan Kekurangan dalam Penggunaannya

Bisnis Harus Legal – Jika pada artikel sebelumnya telah dibahas mengenai apa yang dimaksud dengan NDA dan pentingnya bagi kesuksesan bisnis, pembahasan kali ini akan lebih berfokus pada apa saja yang perlu dicantumkan dalam NDA, serta kekurangan dan kelebihan dalam penggunaannya.

Simak penjelasan selengkapnya berikut ini.

Berbagai Hal Penting yang Tercantum dalam NDA

Perjanjian Non-Disclosure Agreement (NDA) penting untuk menjaga kerahasiaan informasi dalam bisnis. Dalam NDA, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu:

Siapa yang Terlibat

NDA harus mencantumkan siapa saja yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Ini bisa berupa nama orang tertentu, semua karyawan dari perusahaan tertentu, atau wakil dari perusahaan tersebut.

Informasi Apa yang Perlu Dirahasiakan

NDA harus jelas menyebutkan apa saja informasi yang dianggap rahasia. Perusahaan harus menjelaskan secara spesifik informasi apa yang tidak boleh dibagikan.

Apa yang Bukan Rahasia

Kadang-kadang, perusahaan juga perlu menjelaskan apa saja informasi yang tidak dianggap rahasia. Ini membantu agar tidak ada kebingungan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dibagikan.

Penggunaan Informasi

NDA juga harus menjelaskan bagaimana pihak lain boleh menggunakan informasi yang diberikan. Misalnya, informasi bisa digunakan untuk tujuan tertentu saja dan tidak boleh diberikan kepada pesaing.

Batas Waktu

Beberapa informasi mungkin kehilangan nilainya seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, NDA bisa menentukan kapan informasi tidak lagi dianggap rahasia.

Ketentuan Lainnya

NDA bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan situasi tertentu. Misalnya, NDA bisa menyebutkan hukum yang berlaku atau bagaimana menyelesaikan perselisihan jika ada masalah.

Dengan menggunakan NDA, Anda dapat melindungi berbagai informasi penting dalam bisnis, seperti data pelanggan, informasi keuangan, hak cipta, teknologi, strategi pemasaran, dan informasi operasional perusahaan.

Kelebihan dan Kekurangan Menggunakan NDA

kelebihan utama dari NDA adalah menjaga informasi penting tentang perusahaan Anda tetap rahasia. Informasi tersebut bisa berupa penelitian dan pengembangan (R&D), keuangan, negosiasi, dan lain sebagainya. Dengan menandatangani NDA, Anda dapat melindungi informasi pribadi agar tidak tersebar ke publik.

Perjanjian NDA juga memberikan ketegasan. Perjanjian ini menentukan dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh diungkapkan, sehingga menghindari kebingungan.

Selain itu, pembuatan NDA tidak memerlukan biaya besar karena cukup dengan menandatanganinya saja. Ini merupakan cara yang hemat biaya untuk menjaga informasi pribadi.

NDA juga menguraikan konsekuensi jika ada pelanggaran dalam mengungkapkan informasi yang seharusnya dirahasiakan, sehingga bisa mencegah terjadinya bocornya informasi. Selain itu, NDA juga membantu menjaga rasa nyaman dan kepercayaan dalam hubungan bisnis.

Namun, ada juga beberapa kekurangan dari NDA. Salah satunya adalah NDA bisa menciptakan atmosfer ketidakpercayaan di awal hubungan. Hal ini bisa mempengaruhi suasana kerjasama dan tidak selalu berakhir dengan hasil positif.

Selain itu, NDA untuk karyawan juga bisa membuat bakat terbaik ragu untuk bergabung dengan perusahaan, karena mereka tahu bahwa mereka akan terbatas dalam berbicara tentang pekerjaan mereka di masa depan.

Meminta karyawan saat ini untuk menandatangani NDA ketika bekerja pada proyek khusus juga bisa membuat mereka merasa kurang dipercaya oleh perusahaan. Dan Apabila NDA dilanggar, hal ini bisa menyebabkan masalah hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah ringkasan beberapa kelebihan dan kekurangan menggunakan NDA:

Kelebihan:

Informasi penting tetap dirahasiakan.
Klarifikasi tentang informasi yang boleh dan tidak boleh dibagikan.
Biaya pembuatan yang tidak mahal.
Menjelaskan konsekuensi jika terjadi pelanggaran.
Menjaga kenyamanan dan kepercayaan dalam hubungan bisnis.

Kekurangan:

Bisa menciptakan atmosfer ketidakpercayaan.
Berisiko menghalangi bakat terbaik untuk bergabung dengan perusahaan.
Dapat mempengaruhi hubungan dengan karyawan saat ini.
Potensi masalah hukum jika NDA dilanggar.

Itulah beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang NDA, serta kelebihan dan kekurangannya.

Pahami Persamaan dan Perbedaan antara Peraturan Perusahaan dan Peraturan Kerja Bersama

Dalam hukum Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa peraturan perusahaan (PP) dan perjanjian kerja bersama (PKB) merupakan sesuatu yang berbeda. Apa saja yang membedakannya? Simak penjelasannya berikut ini.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU No. 13 Tahun 2003, disebutkan Peraturan Perusahaan (PP) adalah :

“Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.”

Sedangkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU No. 13 Tahun 2003 adalah :

“Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja /serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha, atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa PP dan PKB memiliki proses perjanjian yang sangat berbeda. Jika PP hanya dibuat secara sepihak oleh pengusaha, PKB disusun oleh pengusaha bersama serikat pekerja/ serikat buruh, yang berperan sebagai sebagai representasi pekerja/ buruh dalam perusahaan.

Untuk lebih memahami persamaan dan perbedaan antara PP dan PKB, simak penjelasannya berikut ini:

Persamaan antara PP dan PKB

No.	Persamaan	Peraturan Perusahaan (PP)	Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
1.	Kewajiban	Wajib bagi pengusaha yang mempekerjakan minimal 10 (sepuluh) orang (Pasal 108 huruf a UU No. 13/2003)	Wajib bagi perusahaan yang sudah ada serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat (Pasal 111 ayat (4) dan Pasal 116 ayat (1) UU No.13/2003)
2.	Legalitas	Disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 108 huruf a UU No. 13/2003)	Didaftarkan kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan (Pasal 132 ayat (2) UU No. 13/2003)
3.	Kekuatan Mengikat	Mengikat pekerja dan pengusaha setelah disahkan oleh kepala Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan (Pasal 7 Permenkentrans No. 16/2011)	Sama mengikat, setelah ditandatangani oleh kedua pihak (Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) UU No. 13/2003)
4.	Jumlah	Hanya 1 PP dalam 1 perusahaan (Pasal 3 Permenkentrans No. 16/2011)	Hanya 1 PKB dalam 1 perusahaan (Pasal 118 UU No. 13/2003)
5.	Masa berlaku	Paling lama 2 tahun (Pasal 111 ayat (3) UU No. 13/2003)	Paling lama 2 tahun (Pasal 123 ayat (1) UU No. 13/2003)
6.	Beban biaya pembuatan	Tanggung jawab pengusaha karena sebagai kewajiban (Pasal 109 UU No.13/2003)	Tanggung jawab pengusaha (Pasal 126 ayat (3) UU No.13/2003)

Perbedaan antara PP dan PKB

No.	Perbedaan	Peraturan Perusahaan (PP)	Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
1.	Perumus/ Pembuat	Hanya pihak pengusaha sendiri (Pasal 1 angka 20 UU No. 13/2003)	Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 1 angka 21 UU No. 13/2003)
2.	Tim perunding	Tidak ada	Paling banyak 9 orang untuk masing-masing pihak (Pasal 20 ayat (1) Permenkentrans No. 16/2011)
3.	Asas kesepakatan	Tidak ada, hanya pengusaha perlu memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh (Pasal 110 ayat (1) UU No. 13/2003)	Ada kesepakatan karena melalui proses perundingan, sehingga kedua pihak bertanggung jawab dalam pelaksanaannya (Pasal 116 ayat (2) UU No. 13/2003)
4.	Bila berakhir masa berlakunya	Wajib diperbaruhi atau ditingkatkan statusnya menjadi PKB (Pasal 111 ayat (3) dan (4) UU No. 13/2003)	a. Terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan situasi.b.Tidak boleh diganti menjadi PP.
5.	Perpanjangan/ pembaruan	Tidak boleh diperpanjang, harus diperbaruhi (Pasal 111 ayat (3) UU No. 13/2003)	Dapat diperpanjang 1 tahun lagi, kemudian diperbaruhi (Pasal 123 ayat (3) UU No. 13/2003.

Tertarik Membuka Usaha Rumahan? Ketahui dan Pahami Aturannya Lebih Dulu

Banyak orang memulai bisnis dari rumah sebagai alternatif yang lebih ekonomis daripada membuka bisnis di lokasi fisik. Namun, meskipun terlihat sederhana, membuka bisnis dari rumah memiliki aturan izin yang harus dipatuhi untuk memastikan bahwa bisnis tersebut legal dan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Pertama, Anda harus memperoleh izin dari pemerintah setempat. Perizinan ini berkaitan dengan izin tata ruang dan perizinan usaha. Pastikan bahwa zona tempat tinggal Anda memperbolehkan aktivitas bisnis di rumah, karena beberapa daerah tidak memperbolehkan bisnis rumahan. Sebelum memulai bisnis, pastikan untuk memeriksa dan memahami persyaratan perizinan dari pemerintah setempat. Anda dapat mengunjungi kantor pemerintahan setempat atau menghubungi petugas untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai persyaratan izin.

Selain perizinan, Anda juga perlu memperhatikan peraturan mengenai pajak. Pastikan bahwa bisnis rumahan Anda membayar pajak atas pendapatannya. Pemerintah memiliki persyaratan pajak yang berbeda-beda untuk setiap jenis bisnis dan zona geografis, jadi pastikan Anda memperhatikan persyaratan pajak untuk bisnis rumahan Anda. Selain itu, Anda juga harus memperhatikan kebijakan pajak yang berlaku untuk bisnis yang berbasis di rumah, seperti pajak properti, pajak pelayanan, dan pajak penjualan.

Di samping perizinan dan pajak, Anda juga harus memperhatikan tanggung jawab hukum dan asuransi. Pastikan bahwa bisnis rumahan Anda memiliki kebijakan asuransi yang mencakup aset, pertanggungan tanggung jawab hukum, dan perlindungan dari kecelakaan kerja. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin harus memperoleh lisensi khusus atau sertifikasi untuk menjalankan bisnis rumahan Anda. Pastikan Anda memperhatikan persyaratan ini agar bisnis Anda tetap sesuai dengan hukum.

Terakhir, pastikan bahwa bisnis rumahan Anda tidak melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku, seperti aturan perlindungan konsumen dan hak cipta. Jangan melanggar hak kekayaan intelektual orang lain dan pastikan bahwa produk atau layanan yang Anda tawarkan tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Pastikan Anda memahami persyaratan hukum yang berlaku dalam industri Anda dan pastikan Anda beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.

Secara keseluruhan, membuka bisnis dari rumah memiliki banyak manfaat, seperti biaya operasional yang rendah dan kemudahan akses ke pasar. Namun, meskipun terlihat sederhana, membuka bisnis dari rumah memiliki persyaratan hukum dan perizinan yang harus dipatuhi untuk memastikan bahwa bisnis tersebut legal dan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dalam membuka bisnis dari rumah, pastikan untuk melakukan riset dan konsultasi dengan ahli hukum.

Ketahui Izin dan Syarat Pembukaan Klinik Hewan

Bisnis Harus Legal – Untuk membuka klinik hewan, Anda perlu memperoleh izin usaha yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Anda. Izin ini umumnya dikeluarkan oleh otoritas atau lembaga terkait seperti Departemen Kesehatan atau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Berikut persyaratannya:

Izin Usaha untuk Klinik Hewan

Pendirian suatu usaha klinik hewan termasuk dalam sektor pertanian.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang diintegrasi dalam sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) atau perizinan berusaha berbasis risiko.

Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021).

Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memiliki hak akses atau registrasi akun dalam sistem OSS terlebih dulu untuk mengurus izin usahanya.

Perlu diketahui bahwa salah satu komponen penting dari perizinan berusaha berbasis risiko adalah pemilihan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai.

KBLI dan Tingkat Risiko Klinik Hewan

Klinik hewan dapat digolongkan dalam KBLI 75000 berjudul “Aktivitas Kesehatan Hewan”.

Kegiatan usaha KBLI 75000:

Kegiatan perawatan dan pemeriksaan kesehatan hewan untuk hewan ternak dan hewan piaraan yang dilakukan oleh dokter hewan,
Kegiatan asisten dokter hewan atau pembantu pribadi dokter hewan lainnya,
Kegiatan klinik patologi dan diagnosis lain terhadap hewan,
Kegiatan ambulans hewan,
Kegiatan vaksinasi hewan; dan
Laboratorium penelitian kesehatan hewan.

Selain itu, tingkat risiko yang dimiliki setiap skala usaha, mulai dari kecil, menengah, dan besar adalah tinggi.

Oleh karena itu, jenis perizinan berusaha yang harus dikantongi di antaranya (Pasal 15 ayat (1) PP 5/2021):

Nomor Induk Berusaha; dan Izin.

Izin Usaha Penunjang Klinik Hewan

Sementara itu, terdapat beberapa Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) yang harus dilengkapi klinik hewan, tergantung penggolongan usaha dan cakupan fasilitasnya.

Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Permentan 15/2021).

Beberapa PB UMKU yang penting untuk dimiliki klinik hewan di antaranya (Lampiran Permentan 15/2021):

1. Surat Izin Praktik bagi Dokter Hewan (SIP DRH)

Bukti tertulis yang menyatakan telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

2. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan)

Bukti tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan Hewan selain Medik Reproduksi di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.

3. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator)

Bukti tertulis untuk melaksanakan praktik pelayanan inseminasi buatan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.

4. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb)

Digunakan sebagai dokumen tertulis untuk praktik pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.

5. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATR)

Bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan tindakan asisten teknik reproduksi hewan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.

PB UMKU di atas dilengkapi sesuai kebutuhan saja. Biasanya, PB UMKU yang paling standar untuk dimiliki usaha klinik hewan adalah SIP DRH.

Peran Penting Non-Disclosure Agreement dalam Keberhasilan Sebuah Bisnis

Bisnis Harus Legal – Di dunia bisnis yang penuh persaingan dan berubah-ubah, keberhasilan seringkali bergantung pada kemampuan untuk berbagi informasi penting dengan orang lain.

Namun, ada kekhawatiran bahwa informasi rahasia bisa bocor dan mengganggu kerjasama bisnis. Oleh karena itu, Perjanjian Non-Disclosure Agreement (NDA) menjadi sangat penting untuk menjaga kerahasiaan dan membangun kepercayaan antara perusahaan-perusahaan di zaman sekarang.

Apa yang Dimaksud dengan Non-Disclosure Agreement (NDA)?

Perjanjian Non-Disclosure Agreement (NDA) adalah kontrak yang sah secara hukum yang menetapkan hubungan kerahasiaan. Para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut setuju bahwa informasi sensitif yang mereka peroleh tidak akan diberitahukan kepada siapa pun.

Perjanjian non-disclosure umumnya digunakan oleh bisnis yang melakukan negosiasi dengan bisnis lain. Hal ini memungkinkan para pihak untuk berbagi informasi sensitif tanpa takut informasi tersebut akan jatuh ke tangan pesaing. Dalam hal ini, perjanjian tersebut dapat disebut sebagai perjanjian non-disclosure bersama (mutual non-disclosure agreement).

Pentingnya Non-Disclosure Agreement (NDA)

NDA umumnya diperlukan ketika dua perusahaan melakukan diskusi tentang bekerja sama namun ingin melindungi kepentingan mereka dan rincian dari setiap kesepakatan potensial. Dalam hal ini, isi NDA melarang semua pihak yang terlibat untuk mengungkapkan informasi tentang proses bisnis atau rencana kepaa pihak lain.

Beberapa perusahaan juga mensyaratkan karyawan baru untuk menandatangani NDA jika karyawan tersebut memiliki akses ke informasi sensitif tentang perusahaan. Beberapa perusahaan mungkin akan meminta semua karyawan untuk menandatangani perjanjian tersebut, sementara yang lain hanya akan mewajibkan beberapa departemen atau jenis karyawan tertentu.

NDA juga dapat digunakan sebelum melakukan diskusi antara perusahaan yang mencari pendanaan dengan calon investor. Dalam kasus tersebut, NDA bertujuan untuk mencegah pesaing mendapatkan rahasia atau rencana bisnis.

Dalam semua situasi di atas, informasi yang dilindungi oleh NDA dapat mencakup strategi pemasaran dan rencana penjualan, calon pelanggan, proses manufaktur, atau software milik perusahaan.

Jika NDA dilanggar oleh salah satu pihak, pihak lain dapat mengambil tindakan hukum untuk mencegah pengungkapan lebih lanjut dan dapat menggugat pihak yang melanggar untuk mendapatkan ganti rugi.

Tipe-Tipe Non-Disclosure Agreement (NDA)

Berikut adalah tipe-tipe NDA yang wajib Anda ketahui:

Perjanjian Timbal Balik (Mutual Agreement)

Perjanjian ini berisi kesepakatan saling menjaga rahasia antara dua bisnis yang sedang membahas kemungkinan bekerja sama. Masing-masing perusahaan saling berbagi informasi tentang bisnis mereka agar bisa saling mengerti.

Dalam kesepakatan ini, kedua belah pihak setuju untuk tidak memberitahukan informasi itu kepada siapa pun karena masing-masing pihak juga menerima informasi sensitif.

Perjanjian Satu Arah (Non-Mutual Agreement)

Perjanjian ini biasanya berlaku untuk karyawan baru yang bisa mengakses informasi sensitif tentang perusahaan. Dalam kasus ini, karyawan adalah satu-satunya yang harus menandatangani perjanjian dan dilarang untuk membocorkan informasi rahasia. Perjanjian ini hanya mengikat satu pihak karena hanya pihak tersebut yang menerima informasi yang penting.

Perjanjian Pengungkapan (Disclosure Agreement)

Di sisi lain, ada perjanjian yang meminta seseorang untuk berbagi informasi daripada merahasiakannya. Sebagai contoh, seorang dokter bisa meminta pasiennya untuk menandatangani perjanjian yang memperbolehkan rincian medis pasien untuk dibagikan dengan perusahaan asuransi.

Perjanjian tersebut memberi izin kepada satu pihak untuk berbagi informasi pribadi dan melindunginya dari tuntutan hukum atas tindakan itu.

Pahami Pentingnya Founder Agreement dan Apa Aspek-Aspek di Dalamnya

Bisnis Harus Legal – Founder agreement adalah kontrak hukum yang mengatur hubungan bisnis antara tim founder perusahaan. Perjanjian tersebut dapat memastikan bahwa semua founder memahami peran mereka dalam usaha dan menetapkan hak, tanggung jawab, serta kewajiban mereka.

Perjanjian ini perlu dibuat sejak dini, bahkan sebelum membuat badan hukum. Hal ini membantu mengklarifikasi peran masing-masing founder, kepemilikan aset kekayaan intelektual, dan mengatur bagaimana perselisihan akan diselesaikan.

Founder agreement juga memberikan sinyal positif kepada calon investor bahwa bisnis Anda serius dan memiliki perencanaan yang matang. Bisnis yang tidak memiliki founder agreement, dapat menunjukkan risiko penurunan nilai bagi investor.

Sebaliknya, memiliki founder yang baik dan terstruktur dapat membantu Anda mendapatkan pendanaan, serta menunjukkan manajemen yang telah disusun secara matang.

Pentingnya Founder Agreement

Berikut adalah beberapa alasan mengapa founder agreement harus dibuat:

Menentukan tugas dan peran setiap pendiri sejak awal.
Membuat aturan yang jelas untuk menyelesaikan masalah atau pertikaian yang mungkin muncul ketika mengelola perusahaan baru.
Mengatur cara pemindahan saham, seperti hak untuk membeli saham dulu sebelum dijual ke pihak lain.
Founder agreement seringkali memuat jadwal pemberian hak atas saham. Ini bertujuan untuk melindungi perusahaan dan para pendiri jika ada salah satu pendiri ingin keluar tapi masih memegang saham perusahaan. Jadwal ini juga memberikan dorongan agar para pendiri tetap berkomitmen dan tidak meninggalkan perusahaan begitu saja.
Menetapkan keputusan-keputusan penting yang harus diputuskan oleh semua pendiri bersama, misalnya mengenai pengumpulan dana, cara keluar dari perusahaan, pengeluaran, dan lain-lain.

Dengan adanya founder agreement, segala hal tersebut akan menjadi lebih jelas dan teratur, sehingga perusahaan dapat berjalan lebih lancar dan harmonis.

Apa yang Harus Ada dalam Founder Agreement?

Berikut adalah beberapa hal yang perlu Anda cantumkan dalam founder agreement:

Daftar Pendiri dan Informasi Perusahaan

Tuliskan nama-nama pendiri dan informasi perusahaan.

Ide Bisnis

Jelaskan secara singkat tentang bisnis yang akan dijalankan.

Hak Kekayaan Intelektual

Atur siapa yang memiliki hak atas ide dan karya yang diciptakan.

Transfer Saham

Atur kapan dan bagaimana saham dapat ditransfer.

Kontribusi

Tentukan apa yang akan diberikan oleh masing-masing pendiri untuk memulai bisnis.

Peran dan Tanggung Jawab

Tentukan tugas dan peran masing-masing pendiri.

Keputusan dan Penyelesaian Sengketa

Atur bagaimana keputusan besar diambil dan cara menyelesaikan sengketa.

Vesting

Lindungi bisnis dengan aturan bagaimana saham diberikan dalam jangka waktu tertentu.

Kerahasiaan dan Ketidakbersaingan

Pastikan rahasia bisnis tetap aman dan tentukan larangan bersaing.

Pembubaran dan Pengakhiran

Persiapkan langkah jika bisnis harus ditutup.

Hukum yang Berlaku

Tentukan hukum yang mengatur perjanjian ini.

Membuat founder agreement adalah langkah penting dalam memulai bisnis bersama-sama. Dengan menetapkan hal-hal penting dalam perjanjian, Anda dan rekan pendiri dapat melindungi diri, bisnis, dan memastikan kesinambungan kerjasama yang sukses.

Pahami Aspek-Aspek yang Harus Ada dalam Perjanjian Pemegang Saham Beserta Langkah Pembuatannya

Bisnis Harus Legal – Jika pada artikel sebelumnya telah dibahas mengenai apa yang dimaksud dengan Perjanjian Pemegang Saham atau shareholder agreement, serta manfaat memilikinya, kali ini kita akan membahas tentang aspek-aspek apa saja yang harus ada dalam Perjanjian Pemegang Saham dan langkah pembuatannya.

Secara umum, perjanjian tersebut mencakup:

Rencana Bisnis

Perjanjian pemegang saham mengatur bagaimana pemegang saham berusaha mempengaruhi rencana bisnis perusahaan dan memberikan masukan atau saran kepada dewan direksi.

Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu

Perjanjian dapat mencakup hak pemegang saham lama untuk membeli saham baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain, agar mereka dapat mempertahankan persentase kepemilikan saham.

Kepengurusan Perusahaan

Perjanjian mengatur struktur pengelolaan perusahaan dan tanggung jawab masing-masing pihak, termasuk pembatasan untuk pendiri perusahaan agar tidak keluar dalam jangka waktu tertentu atau hingga mencapai target tertentu.

Batasan Pengalihan Saham

Perjanjian dapat menentukan persyaratan atau persetujuan yang diperlukan jika ada pemegang saham yang ingin mengalihkan sahamnya kepada pihak lain.

Kebijakan Dividen

Perjanjian dapat mengatur kebijakan pembagian dividen kepada pemegang saham dan bagaimana laba perusahaan akan didistribusikan.

Klasifikasi Saham dan Hak Suara

Jenis saham yang dimiliki pemegang saham dan hak suara yang terkait dapat diatur dalam perjanjian.

Ketentuan Deadlock

Jika terjadi situasi buntu atau perselisihan antara pemegang saham, perjanjian dapat mengatur mekanisme penyelesaiannya.

Pengelolaan Perusahaan

Perjanjian dapat menetapkan informasi tentang struktur manajemen dan keputusan penting dalam perusahaan.

Perjanjian pemegang saham ini sangat penting untuk mengatur hubungan antara para pemegang saham, hak dan kewajiban mereka, serta mengelola perusahaan secara efektif.

Langkah-Langkah Membuat Perjanjian Pemegang Saham

Untuk memastikan keabsahan dan keefektifannya, berikut adalah langkah-langkah membuat Perjanjian Pemegang Saham atau shareholder agreement dengan benar:

Memenuhi persyaratan hukum

Perjanjian pemegang saham adalah kontrak yang menguraikan hak dan kewajiban pemegang saham. Oleh karena itu, perjanjian ini harus memenuhi persyaratan hukum agar dianggap sah.

Persyaratan hukum dasar, seperti halnya kontrak lainnya, termasuk adanya persetujuan bersama (kesepakatan), kapasitas para pihak untuk masuk ke dalam perjanjian, pokok bahasan yang jelas dan spesifik, dan tujuan yang sah yang tidak melanggar hukum, etika, atau ketertiban umum.

Melibatkan dua pihak atau lebih

Sebagian besar bisnis didirikan oleh dua orang atau lebih. Oleh karena itu, perjanjian pemegang saham harus dibuat oleh setidaknya dua orang yang akan menjadi pemegang saham perusahaan (PT).

Namun, jika di kemudian hari ada investor baru yang bergabung menjadi pemegang saham, perjanjian pemegang saham yang sudah ada dapat diubah dan disesuaikan melalui kesepakatan bersama.

Ditandatangani di bawah tangan atau akta notaris

UU PT tidak secara khusus mensyaratkan perjanjian pemegang saham dibuat dalam bentuk akta notaris. Istilah “di bawah tangan” berarti perjanjian tersebut tidak dibuat dalam bentuk akta notaris, melainkan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat, seperti halnya perjanjian tertulis pada umumnya. Namun, untuk memperkuat status perjanjian sebagai bukti hukum, akta notaris memiliki bobot yang lebih besar dan dianggap sebagai alat bukti yang paling kuat jika terjadi sengketa dan jika diperlukan penyelesaian secara hukum.

d. Mendefinisikan hak dan kewajiban para pihak

Perjanjian pemegang saham harus secara jelas menguraikan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak. Perjanjian tersebut harus mencakup beberapa aspek utama, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, seperti rencana bisnis, hak memesan efek terlebih dahulu, pembatasan pengalihan saham, kebijakan dividen, dan ketentuan untuk mengatasi perselisihan pemegang saham.

Bisnis Harus Legal

Monthly Archives: August 2023