Yearly Archives: 2022

Setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Izin Edar dari BPOM.

Termasuk jika Anda adalah pengusaha makanan dan minuman dalam industry rumahan. Kriteria industri rumahan adalah ketika tempat usaha di tempat tinggal pangan olahan yang diproduksi secara manual hingga semi otomatis.

Izin edar ternyata ada beberapa jenis, seperti berikut ini:

1.       Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang pendaftarannya diajukan ke Dinas Kesehatan setempat.

2.       Izin edar BPOM RI MD/ML yang pendaftarannya diajukan ke Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Badan POM.

Untuk catatan, kriteria pangan yang didaftarkan di dinkes (SPP-IRT) adalah jenis pangan PIRT mengacu pada lampiran Peraturan Badan BPOM No 22 Tahun 2018 Tentang PedomanPemberian Sertifikat Produksi PIRT.

Cara Memperoleh Izin Edar di Badan POM:

1.       Registrasi dilakukan secara online pada: e-reg.pom.go.id

2.       Registrasi Akun untuk mendapatkan User ID dan Password

3.       Registrasi Pangan Olahan dengan menginput data dan upload dokumen terkait produk yang didaftarkan

Tak lupa, berikut adalah beberapa jenis registrasi yang disediakan atau diakomodir oleh BPOM:

·       Registrasi Baru

Ditujukan bagi pangan olahan yang baru akan didaftarkan.

·       Registrasi Ulang

Dilakukan untuk produk yang akan habis masa berlaku izin edarnya.

·       Registrasi Variasi (Perubahan Data)

Mengakomodir perubahan data produk yang telah memiliki Izin Edar. Misalnya, jika ingin dilakukan perubahan-perubahan nama dagang, desain label, atau komposisi produk.

#BisnisHarusLegal

Sebagai info tambahan, bagi Anda yang ingin mengurus izin edar BPOM namun masih bingung dokumen-dokumen apa saja yang harus Anda siapkan agar lolos. Anda tidak perlu khawatir karena proses mengurus izin akan kami bantu.

Segera konsultasikan keperluan Anda dengan konsultan Hibra melalui Whatsapp di nomor +62 811-1157-557 atau email ke hibra@hibra.co.id

Sebagai pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usaha kosmetik atau skincare (perawatan wajah) pada taraf yang lebih luas agar dapat menerima pelanggan lebih banyak. Anda tampaknya harus mengetahui mengenai Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.

Ini adalah peraturan agar Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetika yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri dan atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim.

Kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, produk kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut.

Terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Untuk mengajukan permohonan notifikasi Kosmetika, Anda harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:

1.       NIB;

2.       Fotokopi KTP/identitas direksi dan/atau pimpinan Perusahaan;

3.       Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

4.       Fotokopi sertifikat CPKB atau surat keterangan penerapan CPKB sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang akan di notifikasi dengan sisa masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhir; dan

5.       Surat pernyataan direksi dan/atau pimpinan industri Kosmetika tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetika.

#BisnisHarusLegal

Sebagai info tambahan, notifikasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang melalui pembaharuan.

Bagi Anda yang ingin mengurus notifikasi kosmetika namun masih bingung dokumen-dokumen apa saja yang harus Anda siapkan agar lolos. Namun, Anda tidak perlu khawatir karena proses mengurus izin akan kami bantu.

Segera konsultasikan keperluan Anda dengan konsultan Hibra melalui Whatsapp di nomor +62 811-1157-557 atau email langsung ke hibra@hibra.co.id

Membuka dan mengelola usaha home industri makanan atau minuman bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan memasak dan mampu membuat olahan makanan yang lezat dan layak jual.

Bagi Anda yang memiliki usaha makanan atau minuman dalam skala industri rumahan, ada baiknya Anda segera mengurus P-IRT.

PIRT atau Pangan Industri Rumah Tangga adalah izin berbentuk kode dalam kemasan produk makanan atau minuman yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2018.

Lalu apa sajakah syarat makanan atau minuman yang harus memiliki P-IRT? Berikut kriterianya:

·       Untuk Makanan dan Minuman yang Daya Tahannya di Atas 7 Hari

Izin PIRT hanya diberikan untuk produk pangan olahan dengan tingkat risiko yang rendah dengan menerbitkan nomor PIRT sebanyak 15 digit (baru) dan 12 digit (lama) yang berlaku selama 5 tahun.

·       Untuk Makanan dan Minuman yang Daya Tahannya di Bawah 7 Hari

Izin PIRT hanya diberikan untuk golongan makanan Layak Sehat Jasa Boga dan izin PIRT hanya berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang. Lama waktu proses pengurusan izin PIRT, 1 minggu-3 bulan, tergantung masing-masing daerah.

Setelah melakukan pengurusan Izin PIRT, Anda sebagai pelaku usaha akan mendapatkan beberapa manfaat, diantaranya:

·       Pengedaran produk makanan dan minuman Anda menjadi lebih legal dan resmi.

·       Anda bisa terbebas dari sanksi jika petugas dari Dinas Kesehatan melakukan survei dan penilaian terhadap makanan dan minuman.

·       Makanan dan minuman akan lebih mudah dipercaya dan dipilih konsumen sehingga meningkatkan daya jual

Sebagai catatan, meskipun Anda adalah pemilik UMKM makanan dan minuman tidak semua produk bisa didaftarkan dalam P-IRT, berikut daftarnya:

1.       Susu dan hasil olahannya.

2.       Daging, ikan, unggas, dan hasil olahannya yang memerlukan proses dan atau penyimpanan beku

3.       pangan kaleng (PH >4,5).

4.       Minuman beralkohol.

5.       Air minum dalam kemasan (AMDK).

6.       Pangan lain yang wajib memenuhi persyaratan SNI.

Nah, jika produk Anda masuk dalam salah satu produk di atas artinya, izin yang harus Anda urus adalah izin produk pangan ke Badan POM RI.

Oke, itu tadi pengertian dan keuntungan memiliki PIRT atau Pangan Industri Rumah Tangga untuk produk makanan atau minuman.

Jika Anda masih bingung dengan alur pendaftaran dan dokumen apa saja yang perlu disiapkan, Anda bisa bisa segera konsultasikan kepada konsultan Hibra melalui Whatsapp di nomor +62 811-1157-557 atau email ke hibra@hibra.co.id

Nama merek mengidentifikasi perusahaan, produk, atau layanan tertentu dan membedakannya dari merek serupa dalam suatu kategori.

Nama merek legalnya terdaftar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dibawah Kementrian Hukum dan HAM.

Merek merupakan tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa dan memiliki daya pembeda. Tanda tersebut mudah untuk diingat dan dapat diwujudkan dalam bentuk grafis atau dapat dilambangkan dengan huruf/angka (tertulis), seperti kata, gambar/logo, suara melalui notasi balok/angkanya, hologram, maupun tiga dimensi.

Pemilik merek dagang terdaftar dapat menikmati hak eksklusif atas merek dagang tersebut. Merek dagang terdaftar memberi pemilik hak eksklusif untuk mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang mencoba melanggar hak mereka dengan menggunakan merek dagang mereka secara tidak sah.

Lalu bagaimana cara jika Anda ingin mendaftarkan merek dagang Anda yang baru?

Melansir dari dgip.go.id prosedur pendaftaran merek baru adalah sebagai berikut:

·       Registrasi akun merek.dgip.go.id

·       Klik tambah untuk membuat permohonan baru

·       Pesan kode billing dengan mengisi tipe, jenis dan pilihan kelas

·       Lakukan pembayaran sesuai tagihan pada aplikasi SIPMAKI

·       Isi seluruh formulir yang tersedia

·       Unggah data dukung yang digunakan

·       Jika semua dirasa sudah diisi dengan benar, selanjutnya klik ‘selesai’

·       Permohonan Anda sudah diterima

Jika sudah memahami mengenai cara mendaftar, berikut ini adalah dokumen yang harus dipersiapkan untuk mendaftar merek:

·       Etiket atau Label Merek

·       Tanda Tangan Pemohon

·       Surat Rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (Asli)

Ø  Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Unduh Contoh Surat UMK) di dgip.go.id

·       Surat Pernyataan UMK Bermaterai

Ø  Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Unduh Contoh Surat Pernyataan UMK) di dgip.go.id

Untuk masalah biaya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dibawah Kementrian Hukum dan HAM mematok biaya sebagai berikut:

·       Untuk umum  dengan biaya Rp.1.800.000/kelas

·       Untuk pelaku UMK dengan biaya Rp.500.000/kelas

#BisnisHarusLegal

Ingin mendaftarkan merek dagang atau produk UMKM Anda ke HKI namun tidak tau cara dan dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan?

Konsultasikan segera kepada konsultan Hibra melalui Whatsapp di nomor +62 811-1157-557 atau email ke hibra@hibra.co.id

Sebagai warganegara yang baik, sangat dianjurkan bagi Anda untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan atau IMB.
Termasuk jika Anda adalah salah satu orang yang memiliki usaha baik usaha dalam skala besar atau Usaha Kecil Menengah (UMK). Sebagai pelaku UMK yang memiliki toko swalayan, Anda biasanya memiliki bangunan khusus untuk digunakan sebagai pusat produksi. Izin pendirian bangunan ini juga harus Anda atur dan Anda daftarkan.
Melansir dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Dinas PM dan PTSP DKI Jakarta. IMB dibagi menjadi beberapa rumpun sebagai berikut:
· Kegiatan Badan Usaha
· Kegiatan Perorangan
· Kelaikan Fungsi Bangunan
· Kelaikan Usaha
· Ketataruangan
· Lingkungan
· Pembangunan
· Perorangan
· Usaha
Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) masuk dalam rumpun kegiatan badan usaha, untuk mengajukan izin, syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di ataskertasbermaterai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Identitas Penanggung Jawab / Pemohon
   · WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Fotokopi) dan NPWP Penanggung Jawab (Fotokopi)
   · WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Paspor
3. Jika pengurusan dikuasakan, surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai dengan peraturan yang berlaku dan KTP orang yang diberi kuasa.
4. Jika Badan Hukum / Badan Usaha
   · Akta pendirian dan semua akta perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada (Fotokopi)
   · SK pengesahan akta pendirian dan semua perubahan (Fotokopi)
   · Kemenkumham, jika PT dan Yayasan
   · Kementrian, jika Koperasi
   · Pengadilan Negeri, jika CV
   · NPWP Badan Hukum / Badan Usaha (Fotokopi)
5. Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)(Fotokopi)
7. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) atau bangunan lain tempat berdirinya pasar tradisional atau toko modern, jika terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan atau kawasan lain (Fotokopi)
8. Untuk tanah atau bangunan disewa:
   · Perjanjian sewa tanah/bangunan
   · Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai dengan peraturan yang berlaku dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunannya digunakan
   · KTP pemilik tanah/bangunan
9. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari instansi yang berwenang (lembaga studi atau konsultan)serta rekomendasi dari Dinas KUMKMP
10. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
11. Pas Foto Penanggung Jawab ukuran 3×4
12. Izin Usaha Toko Swalayan terdahulu

#BisnisHarusLegal

Nah, jika Anda masih bingung dan butuh penjelasan mengenai Izin Usaha untuk Toko Swalayan (IUTS) lengkap dengan dokumen yang harus dipersiapkan. Anda bisa segera konsultasikan kepada konsultan Hibra melalui Whatsapp di nomor +62 811-1157-557 atau email ke hibra@hibra.co.id

Bagi Anda pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang belum memiliki izin usaha, ada baiknya Anda melakukan pendaftaran hak akses Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui Online Single Submission (OSS) berbasis risiko.

Seperti yang kita tau UMK adalah usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI), baik orang perseorangan maupun badan usaha. Untuk masalah modal, berdasarkan Undang-undang UMK memiliki modal usaha maksimal Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan kriteria modal usaha UMK sebagai berikut.

· Untuk usaha mikro modalnya kurang dari satu miliar rupiah (1 M).
· Untuk usaha kecil modalnya Rp 1 Miliar s/d Rp 5 Miliar rupiah
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko.
Lalu, bagaimana cara pendaftaran hak akses Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui Online Single Submission (OSS)?
Langkah Pendaftaran Hak Akses UMK adalah sebagai berikut:

1. Kunjungi https://oss.go.id/
2. Pilih DAFTAR
3. Pilih Skala Usaha UMK
4. Pilih Jenis Pelaku Usaha UMK
5. Lengkapi Formulir Pendaftaran
6. Masukkan Kode Verifikasi
7. Lengkapi Formulir dan buat Password baru
8. Lengkapi Formulir Data Pelaku Usaha
9. Pendaftaran berhasil
10. Cek email Anda untuk mengetahui Username dan Password
11. Akun Anda siap digunakan

#BisnisHarusLegal

Nah, jika Anda masih bingung dan butuh penjelasan mengenai mendaftarkan izin usaha UMK Anda. Konsultasikan segera kepada konsultan Hibra melalui Whatsapp di nomor +62 811-1157-557 atau email ke hibra@hibra.co.id

Sebagai pemilik Usaha Kecil Menengah (UMK), penting bagi Anda melindungi bisnis dengan mendaftarkan perizinan usaha Anda.

Menurut Undang-undang, Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI) dengan modal usaha maksimal Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Jenis pelaku usaha bisa berupa orang perseorangan atau badan usaha.

Salah satu ciri UMK yang legal adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Para pelaku usaha mengurus NIB sesuai dengan bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.

Nomor identitas tersebut terdiri dari tiga belas digit/angka yang di dalamnya terdapat pengaman dan tanda tangan elektronik.
Dengan mengurus NIB, usaha Anda menjadi terjamin legalitasnya. Selain itu pengurusan NIB juga menambah peluang usaha, di antaranya fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang mendapatkan pelatihan, juga kesempatan mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah.
Fungsi NIB bukan hanya sebagai identitas, melainkan juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanan bagi perusahaan melakukan kegiatan ekspor impor.

Lalu, apakah NIB berbeda dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Keterangan Usaha (SKU)?
Terjadi sedikit perubahan sejak Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Anda perlu tahu bahwa sudah tidak diterbitkan lagi SIUP, TDP, dan SKU. Jadi, saat ini pelaku usaha hanya perlu mengurus NIB.
Pengurusan NIB dilakukan secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS). Semua informasi tentang perizinan berusaha, termasuk bidang usaha KBLI 2020, tersedia di dalam sistem OSS.
Anda hanya perlu mengunjungi situs oss.go.id menggunakan smartphone, tablet, laptop atau komputer. Sekarang juga sudah tersedia aplikasi OSS Indonesia untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) perseorangan di smartphone Android.

#BisnisHarusLegal

Nah, jika Anda masih bingung dan butuh penjelasan mengenai mendaftarkan izin usaha UMK melalui OSS dan dokumen apa saja yang harus dipersiapkan. Konsultasikan segera kepada konsultan Hibra melalui Whatsapp di nomor +62 811-1157-557 atau email ke hibra@hibra.co.id

Mendaftarkan HKI atau Hak Kekayaan Intelektual adalah salah satu cara yang bisa Anda lakukan untuk melindungi bisnis atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Anda miliki.
Meskipun mungkin baru skala kecil atau rumah tangga, mendaftarkan HKI membuat bisnis Anda lebih legal dan lebih terjamin dari segi hak paten, rahasia dagang, desain penjualan dan lainnya. Ini membuat bisnis Anda tidak bisa diklaim oleh sembarangan orang atau pihak.
Berikut ini adalah beberapa keuntungan yang bisa Anda dapatkan jika mendaftar HKI ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dibawah Kementrian Hukum dan HAM:

· Nilai Komersial Produk dapat Ditingkatkan
Mendaftarkan produk di bawah otoritas Jenderal Kekayaan Intelektual dapat meningkatkan nilai komersialnya dan membuat produk lebih dapat dipasarkan.
Ini karena produk yang memiliki desain eksklusif meningkatkan positioning produk dalam perspektif konsumen potensial.

· Kemampuan untuk Litigasi
Ketika sebuah produk didaftarkan, pemilik memperoleh hak untuk mengajukan litigasi terhadap peniru mana pun. Hal ini memastikan bahwa pemilik produk dapat mempertahankan pangsa pasarnya dengan mempertahankan eksklusivitas atas produk atau desain industri mereka.
Ini berarti bahwa mendaftarkan produk memberi perusahaan kekuatan untuk mengajukan tuntutan jika adanya pemalsuan.

· Diferensiasi Produk
Produk terdaftar atau desain industri disertai dengan semua dokumentasi yang relevan termasuk konsep dan seni desain yang menjadikannya baru. Ini pada dasarnya memberi pemilik desain keunggulan kompetitif di pasarnya masing-masing dari perspektif model bisnis.

· Kemampuan untuk Lisensi Keluar
Pemilik produk terdaftar di bawah otoritas Jenderal Kekayaan Intelektual mendapatkan kemampuan untuk melisensikan produk mereka ke pabrikan eksternal.
Mereka dapat melakukan ini dalam yurisdiksi paten masing-masing untuk mendapatkan keuntungan dari royalti menguntungkan yang dibayarkan oleh organisasi penerima lisensi.

#BisnisHarusLegal

Ingin mendaftarkan merek dagang atau produk UMKM Anda ke HKI namun tidak tahu cara dan dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan?
Konsultasikan segera kepada konsultan Hibra melalui Whatsapp di nomor +62 811-1157-557 atau email ke hibra@hibra.co.id

Sebagai pemilik bisnis, Anda tentunya ingin bisnis Anda lancar dan terhindar dari segala kendala termasuk kendala perizinan dan hukum kan?
Nah, untuk melindungi bisnis Anda inilah pemerintah meminta Anda untuk mengajukan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Dengan mengajukan izin ini, Anda akan mendapatkan perlindungan dan kepastian usaha.
Melansir dari iskuk.jabarprov.go.id, memiliki IUMK juga akan mempermudah Anda dalam peningkatan kualitas produksi dengan adanya kreativitas dan inovasi.
Dengan meningkatkan standar, desain dan kualitas produk kesempatan produk bisnis Anda untuk dipasarkan secara global juga semakin besar.
Dari pemerintah sendiri, setiap pemilik IUMK juga akan mendapatkan pendamping, kemudahan fasilitasi pembiayaan serta pemberdayaan untuk pengembangan bisnis.
Lalu dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk mengajukan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)? Berikut daftarnya:

1. Surat pengantar dari aparat di lingkungan seperti RT atau RW yang berhubungan dengan pembangunan usaha,
2. Fotocopy dan dokumen KTP asli,
3. Fotocopy dan dokumen,
4. Pas Foto 2 lembar berukuran 4 x 6 cm
5. Foto tempat usaha
6. Bukti kepemilikan tanah/bangunan (jika milik sendiri : fotocopy kepemilikan tanah/bangunan, jika sewa : fotocopy surat perjanjian sewa menyewa)
   Untuk prosedur mendaftar IUMK, Anda dapat akses melalui www.oss.go.id dan nanti akan mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB) Izin berlaku efektif.

#BisnisHarusLegal

Nah, jika Anda masih bingung dan butuh penjelasan dokumen dan prosedur mendaftar IUMK. Anda bisa segera konsultasikan kepada konsultan Hibra melalui Whatsapp di nomor +62 811-1157-557 atau email ke hibra@hibra.co.id